Hasil survei Periode Januari 2024 Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Integritas, Bapas Kelas II Palopo

Palopo, Sulawesi Selatan 22/02/2024

Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan mengunjungi Bapas Kelas II Palopo dalam rangka monitoring pembentukan Griya Abipraya di Bapas Kelas II Palopo, Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel langsung melaksanakan kegiatan pertemuan yang di ikuti Kepala Bapas Kelas II Palopo beserta seluruh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Palopo untuk membahas terkait lokasi yang nantinya akan menjadi bangunan Griya Abipraya , pemetaan sumber daya, kewenangan, tugas dan fungsi, serta fasilitasi akses yang dimiliki Pokmas Lipas, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah terkait.

Griya Abhipraya sendiri diambil dari Bahasa Sanskerta, yaitu “Grhya” yang berarti pemukiman/rumah dan “Abhipraya” yang berarti memiliki harapan, dengan kata lain program Griya Adipraya bertujuan sebagai Rumah Singgah Klien Pemasyarakatan segala bentu pemberdayaan, sinergi dan kolaborasi untuk perbaikan diri dan peningkatan kualitas pelanggar hukum, hal ini sendiri merupakan program kerja yang dilaksanakan Ditjenpas yang dibentuk untuk menjalin sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam program pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan dan Klien Pemasyarakatan.

Layanan Griya Abhipraya meliputi atas 3 tahapan :

Tahapan Pra Adjudikasi, meliputi kegiatan diantaranya Fungsi Penempatan Sementara Anak (Menyediakan tempat penginapan, makanan, dan aktifitas  kegiatan sesuai kebutuhan klien) Pendampingan dan Layanan Hukum (Melakukan pendampingan dalam bentuk layanan bantuan hukum pada proses pemeriksaan maupun diversi serta penyelenggaraan penyuluhan hukum) Tempat Rujukan Pidana Alternatif/Latker (Memberikan rujukan terkait tempat dan bentuk kegiatan untuk pidana alternative maupun latihan kerja) Layanan Kesehatan (Penyediaan layanan kesehatan psikis maupun jasmani. Baik dalam bentuk pemeriksaan, penyuluhan dan pengobatan kesehatan medis maupun psikis) Layanan Pendidikan (Penyediaan layanan pendidikan untuk mendukung ketersediaan pendidikan berkelanjutan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum).

Rencananya Griya Adipraya akan di berpusat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo,  Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Juga Mengunjungi salah satu Pokmas Handayani di Kota Palopo dalam rangka pembentukan Griya Abipraya di Bapas Kelas II Palopo, Hal ini di sambut dengan Positif oleh pihak Handayani terkait dengan Griya Abipraya dan berjanji akan membantu program Bapas Kelas II Palopo dengan semaksimal mungkin berhubung Handayani dan Bapas Palopo memiliki kerja sama yang baik dalam program bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Kiki Oditya Hernawarman selaku Kepala Bapas Palopo beserta jajaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Muh. Ichsan, Kasubid. Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan dan Rehabilitasi, Budi Hartoyo, Bakri, Muhammad Aris selaku JFT PK Madya dan Muhammad Kasim Hasan, JFT PK Muda dari Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel atas kunjungan kerja kerja di Bapas Kelas II Palopo terkait monitoring pembentukan Griya Abipraya ini.

Palopo, Sulawesi Selatan 31/01/2024

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo melaksanakan kegiatan Apel Pagi yang di rangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen bersama dan Pakta Integritas, Kegiatan ini dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) Tahun 2024.

Penandatanganan ini di ikuti oleh suluruh Pegawai Bapas Kelas II Palopo dan di laksanakan di halaman kantor Bapas Palopo, Kepala Bapas Palopo Kiki Oditya Hernawarman sendiri senantiasa mendukung komitmen tersebut, yang telah diimplementasikan dengan kegiatan Penandatanganan Komitmen bersama dan Pakta Integritas seluruh ASN Bapas Palopo, sebab hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). 

Dari Kemenkumham sendiri ini di atur dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2019, Kemudian diubah menjadi Permenkumham Nomor 06 Tahun 2020 dan yang terakhir Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia.

Kepala Bapas Palopo menyampaikan agar kegiatan penandatanganan ini bukan hanya sebagai bentuk kegiatan penggugur kewajiban tapi harus menjadi acuan di dalam menjalankan tugas,. Ia berharap Semoga Bapas Kelas II Palopo di Tahun 2024 dapat memproleh Predikat WBK dan WBBM

Palopo, 30 Januari 2024

Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin beserta rombongan mengunjungi Bapas kelas II Palopo, Kedatangan Kapolres disambut langsung Kepala Bapas Palopo Kiki Oditya Hernawarman, Kunjungan Kapolores Palopo berkaitan dengan Kegiatan silaturahmi dalam peningkatan sinergitas antar Aparat Penegak Hukum antara Bapas Kelas II Palopo dengan Polres Palopo terkait Kamtibmas dan kesiapan jelang Pemilu 2024 di Kota Palopo. Kepala Bapas Palopo, Kiki Oditya Hernawarman mengucapkan Terima Kasih atas kedatangan Kapolres Palopo, ia berharap sinegritas antara Bapas Palopo dan Polres Palopo dapat berjalan dengan baik.

Kepala Bapas Palopo, Kiki Oditya Hernawarman juga mendapingi Kapolres Palopo dalam kunjungan ke Lapas Kelas II Palopo bertemu dengan Kalapas Palopo, Erwan Prasetyo terkait dengan Pemilu, Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin juga mengunjungi ruang sidang online yang berada di Lapas Kelas II Palopo. Kapolres juga mengapresiasi Pemasyarakatan terkhusus Lapas Palopo dan Bapas Palopo terkait Pembinaan Polisi Santri di Lapas Palopo dan Pendampingan Anak di Bawah Umur yang sudah berjalan dengan sangat baik.